Banda Aceh – Lembaga Investigasi Negara (Lembaga Investigasi Negara/LIN) Provinsi Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk bersikap transparan terkait polemik dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Berdasarkan informasi yang beredar di sejumlah media siber, anggaran Pokir khusus Ketua DPRA untuk tahun anggaran 2026 diduga menembus angka fantastis, yakni Rp 1 triliun, dan disinyalir tidak tepat sasaran.
Ketua LIN Aceh, Bukhari, menyatakan bahwa jika dugaan tersebut terbukti benar, maka besaran angka tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ini memang luar biasa serakahnya Ketua DPRA, jika dugaan tersebut benar-benar adanya,” ujar Bukhari kepada media, Rabu 20 Mei 2026.
Tuntutan Transparansi Anggaran
Bukhari menilai, polemik ini tidak boleh dibiarkan menggelinding menjadi bola liar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh segera membuka data belanja anggaran tersebut secara benderang ke publik.
Menurutnya, transparansi ini penting guna memastikan apakah alokasi dana sebesar itu benar-benar digunakan untuk program kesejahteraan rakyat atau justru rawan penyimpangan. Masyarakat Aceh berhak mengetahui:
Detail rincian belanja: Komoditas atau program apa saja yang dibiayai oleh dana Rp 1 triliun tersebut.
Lokasi realisasi: Di mana saja proyek tersebut ditempatkan dan apakah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat bawah.
”Kepada publik harus diberitahu secara terang benderang, agar masyarakat Aceh tidak bertanya-tanya dan pada akhirnya menjadi isu negatif terhadap Pemerintah Aceh serta Ketua DPRA,” tegas Bukhari.
Desakan Konferensi Pers
Guna menghindari simpang siur informasi, LIN Aceh mendesak pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh segera menggelar konferensi pers resmi. Bukhari menekankan bahwa klarifikasi terbuka adalah jalan terbaik, baik untuk memvalidasi temuan tersebut maupun untuk membersihkan nama institusi jika dugaan itu keliru.
”Jika dugaan nilai pokir Ketua DPRA Rp 1 triliun itu tidak benar adanya, maka segera jelaskan ke publik agar semua mendapatkan informasi yang akurat dan dipercaya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak pimpinan DPRA dan juru bicara Pemerintah Aceh untuk mendapatkan konfirmasi serta hak jawab terkait tudingan tersebut.
