BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Aceh periode 2026–2031 yang berlangsung pada Selasa (31/3/2026) di Hotel Hermes, Banda Aceh.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, sejumlah anggota DPR RI, para ulama Aceh yang tergabung di bawah PKB, serta kader dan simpatisan. Dalam kesempatan itu, dilakukan pengukuhan terhadap Ruslan Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh yang baru, bersama jajaran pengurus periode 2026–2031.
Dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan, Wagub menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DPW PKB Aceh yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa amanah yang diemban merupakan tanggung jawab besar dalam memperkuat peran partai politik sebagai pilar demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Saya meyakini, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saudara-saudara mampu menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Fadhlullah.
Wagub juga menyampaikan penghormatan atas kehadiran Ketua Umum DPP PKB yang dinilai cukup penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan di Aceh.
Dalam pidatonya, Fadhlullah mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendahulu dalam mewujudkan daerah yang maju dan bermartabat.
“Mari kita terus bersama-sama mewujudkan Aceh sebagaimana cita-cita para pendahulu,” kata Fadhlullah.
Ia juga mengingatkan bahwa Aceh telah melalui berbagai ujian berat sepanjang sejarah, mulai dari konflik bersenjata, bencana Tsunami Aceh 2004, hingga bencana banjir hidrometeorologi yang dalam beberapa waktu terakhir melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Menurutnya, berbagai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat kebersamaan demi menuju pembangunan dan kemajuan Aceh.
Selain itu, Wagub turut menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat melalui Ketua Umum DPP PKB agar memberikan perhatian lebih terhadap Aceh, termasuk dalam hal implementasi kewenangan daerah. Ia menegaskan pentingnya penerapan penuh butir-butir kesepakatan dalam MoU Helsinki 2005 sebagai landasan pembangunan dan pemerintahan di Aceh.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian kepada Aceh, termasuk menjalankan kewenangan yang telah diatur sesuai dengan MoU Helsinki,” ujarnya.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, alim ulama, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
{Jurnalis Agus Suriadi}
