Pemkab Aceh Utara Siapkan Lahan 351.723 M Persegi Untuk Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan dukungan penuh terhadap pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dengan mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Dukungan ini disampaikan langsung dalam surat resmi Bupati Aceh Utara kepada Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 21 Maret 2025.

Sekolah Rakyat diinisiasi sebagai upaya menekan angka putus sekolah dan memastikan bahwa setiap anak di Aceh Utara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah, Pemkab Aceh Utara telah menyiapkan lahan seluas 351.723 meter persegi di Desa Meunye Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut. Lahan ini sangat strategis dan mendukung lingkungan sekitar.

Sekda Aceh Utara, Dr. A. Murtala, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten sangat antusias dan mendukung penuh inisiatif pembangunan Sekolah Rakyat ini. “Langkah ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masa depan pendidikan generasi muda dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kami berharap tidak ada lagi anak-anak Aceh Utara yang harus putus sekolah karena faktor ekonomi,” ujar Dr. Murtala.

Proposal pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga telah dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti surat usulan resmi dari Bupati Aceh Utara, sertifikat tanah milik pemerintah daerah, dan dokumentasi lokasi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara, Iskandar, S.STP, M.Si, juga menyampaikan harapan agar usulan ini segera direalisasikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jalur pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam mewujudkan proyek ini. Dengan berdirinya Sekolah Rakyat, akan tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Langkah tersebut tentu diambil sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memberikan pendidikan formal, karakter, hingga keterampilan vokasional kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sehingga Pemerintah daerah pun didorong untuk turut serta menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung sesuai amanat Inpres 8/2025.

Sebagai bentuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program itu, Sekda A. Murtala dan Kepala Dinas Sosial Iskandar juga turut hadir langsung dalam kegiatan verifikasi dan klarifikasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar oleh Kementerian Sosial. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari evaluasi dan percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan langsung kesiapan lahan dan dokumen pendukung kepada tim verifikasi pusat, serta berdiskusi mengenai skema implementasi dan kebutuhan teknis agar Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran di wilayah Aceh Utara.

{Pimred}