Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Disorot, Praktisi Intelijen Desak Bupati Asel dan Gubernur Aceh Tak Bungkam Seribu Bahasa

DETIK PUBLIK

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 03:34 WIB

507 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TAPAKTUAN – Penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan tambang emas PT Mega Mineral Sentosa (PT MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi sorotan. Pemerintah daerah didesak tidak mengabaikan aspirasi warga, terutama menyangkut dugaan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dengan kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Anduang Jaya.

Praktisi intelijen dan Pemerhati Kebangsaan, Sri Radjasa, M.BA, mendesak Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh segera mengambil sikap dan tidak memilih bungkam seribu bahasa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut dia, persoalan tersebut bukan sekadar penolakan terhadap kehadiran perusahaan, melainkan juga menyangkut hajat hidup rakyat, perlindungan lingkungan, kepastian tata kelola perizinan, dan hak masyarakat atas wilayah tempat mereka tinggal.

Ia mengingatkan, Kecamatan Samadua memiliki sejarah bencana banjir bandang pada 1990-an. Pengalaman tersebut, menurutnya, semestinya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil keputusan terkait kegiatan perusahaan pertambangan di kawasan itu, buka merajalela menerbitkan rekomendasi maupun izin.

“Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan itu punya histori yang tak dapat dilihat sebelah mata, pada tahun 1990-an daerah itu pernah mengalami banjir bandang. Belum lagi, masyarakat di wilayah tersebut tercatat, dulu bahkan pernah mengusir perusahaan multinasional yang ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasi batuan granit. Hari ini ketika masyarakat dipaksakan agar menerima kehadiran 2 (dua) perusahaan tambang emas tentunya mendapat penentangan dan penolakan dari masyarakat setempat, karena masyarakat disana paham betul bahwa mereka bukan tamu yang mudah diatur dengan sebatas surat dari pemegang kekuasaan, tetapi pemilik kedaulatan di tanah kelahirannya,” jelas Sri Radjasa, Sabtu 21 November 2026.

Menurut Sri Radjasa, pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak seharusnya membiarkan suara mayoritas masyarakat, tanpa kejelasan sikap dan penyelesaian dari pemerintah.

Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik proses perizinan apabila aspirasi warga terus diabaikan.

“Jangan sampai suara penolakan rakyat yang begitu masif justru diabaikan oleh Pemerintah hanya karena kepentingan tertentu. Perlu kami ingatkan kepada pemerintah setempat bahwa kedaulatan rakyat adalah hal tertinggi dalam berbangsa dan bernegara yang harus dihormati oleh pemegang kebijakan di daerah tersebut,” tegasnya.

*Izin PT MMS dan PT BSM Terindikasi Bersinggungan dengan HKm*

Sri Radjasa juga menyoroti indikasi tumpang tindih wilayah konsesi kedua perusahaan dengan kawasan HKm atau Perhutanan Sosial Anduang Jaya.

Dia menyebutkan, sekitar 97 hektare dari total IUP PT BSM seluas 752,4 hektare terindikasi berada dalam kawasan HKm. Luasan tersebut setara dengan sekitar 13 persen dari wilayah izin perusahaan.

Sementara itu, pada konsesi PT MMS seluas sekitar 739 hektare, diperkirakan 534 hektare atau lebih dari 70 persen juga terindikasi berada dalam area HKm atau Perhutanan Sosial.

Sri Radjasa juga mengaitkan persoalan tersebut dengan riwayat penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/perhutanan sosial Anduang Jaya.

Dia menerangkan, HKm Anduang Jaya ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.8555/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dengan luas 2.800 hektare.

Adapun data perizinan kedua perusahaan yang disampaikan dalam rilis tersebut adalah:

– *PT Bersama Sukses Mining (PT BSM):* IUP Nomor 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan luas 752,4 hektare.
– *PT Mega Mineral Sentosa (PT MMS):* IUP Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP Eks/2025 tanggal 19 November 2025 dengan luas konsesi 739 hektare.

Sri Radjasa menyebutkan, perbedaan waktu penetapan HKm dan penerbitan IUP tersebut perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan legalitas serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Hak ini jika ditelaah lebih jauh akan menunjukkan indikasi adanya mall administrasi dalam perizinan pertambangan di kawasan tersebut.

Ia mempertanyakan penerbitan Berita Acara teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) apabila masih terdapat persoalan status dan batas kawasan Perhutanan Sosial di dalam wilayah yang direncanakan untuk eksplorasi.

Menurutnya, apabila proses administrasi dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, hal itu berpotensi mengarah pada maladministrasi. Ia juga mengingatkan kemungkinan persoalan tersebut berkembang menjadi indikasi korupsi atau gratifikasi dalam sektor perizinan sumber daya alam. Apabila pemerintah tetap bersikukuh membela perusahaan dan bungkam terhadap suara mayoritas rakyat setempat, maka dugaan itu bisa saja benar adanya, dan pemerintah pusat melalui instansi terkait perlu menelusuri persoalan itu lebih jauh.

“Jadi, Pemerintah perlu dilakukan verifikasi dan audit administratif-spasial terhadap penerbitan IUP PT BSM dan PT MMS karena terdapat indikasi persinggungan dengan areal HKm Anduang Jaya yang telah memperoleh penetapan/persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sejak 28 Agustus 2023. Audit harus mencakup kesesuaian koordinat, status dan fungsi kawasan hutan, PKKPR, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan dan seterusnya,” terang Sri Radjasa.

*Bupati dan Gubernur Diminta Evaluasi Perizinan*

Selain meminta audit administratif-spasial, Sri Radjasa mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meninjau kembali rekomendasi yang telah diberikan kepada kedua perusahaan tersebut.

Ia merujuk Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Menurut penafsirannya, meskipun kewenangan penerbitan izin berada pada gubernur, Bupati Aceh Selatan tetap memiliki ruang untuk melakukan evaluasi dan mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP.

“Persoalan indikasi tumpang tindih lahan, hingga aspirasi penolakan dari masyarakat yang begitu masif ini seharusnya menjadi landasan bagi Pemkab Aceh Selatan untuk melakukan peninjauan kembali atas rekomendasi yang telah diberikan, sehingga IUP yang sudah diberikan kepada 2 perusahaan juga harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Sri Radjasa sangat menyayangkan belum adanya sikap tegas yang dinilainya terlihat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun Pemerintah Aceh dalam merespons polemik tersebut.

Ia mengingatkan agar kepala daerah tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait investasi pertambangan.

“Bupati maupun Gubernur itu dipilih oleh rakyat bukan oleh perusahaan tambang, jadi ketika polemik seperti ini terjadi mereka harus berpihak kepada kepentingan bukan kepentingan perusahaan semata. Kita perlu mengingat bencana Hidrometreologi di Aceh masih menyisakan persoalan yang memilukan, jangan sampai mengundang bencana baru di permukiman warga”.

Perhatian Sri Radjasa juga tertuju pada peran aparat keamanan. Ia meminta TNI dan Polri di Aceh Selatan tidak melakukan intervensi maupun intimidasi terhadap warga yang menyampaikan penolakan.

“Jangan sampai ada intervensi dan intimidasi baik dari TNI dan Polri yang terjadi terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya, memperjuangkan kedaulatannya terhadap tanah kelahirannya. TNI maupun Polri adalah institusi yang lahir dari rahim rakyat, dan mereka harus menjadi pengayom rakyat,” ujarnya.

Sebagai purnawirawan TNI yang belasan tahun bertugas di Aceh, Sri Radjasa menyatakan mendukung langkah masyarakat Samadua dalam memperjuangkan perlindungan wilayahnya dari dampak yang dikhawatirkan muncul akibat kegiatan pertambangan.

Ia kembali meminta Bupati Aceh Selatan dan Gubernur Aceh segera memberikan kejelasan sikap terhadap polemik tersebut.

“Jangan sampai ketentraman, stabilitas dan kedaulatan rakyat dibajak oleh kepentingan perusahaan tambang. Ini harus menjadi catatan penting bagi Bupati Aceh Selatan maupun Gubernur Aceh. Bupati maupun Gubernur harus segera bersikap untuk memerdekakan masyarakat Samadua dari ancaman dan kegelisahan akan kehadiran perusahaan tambang yang telah menggangu stabilitas kehidupan mesyarakat. Kami ingatkan, pemimpin di daerah baik Bupati maupun Gubernur harus camkan bahwa kedaulatan rakyat adalah hal terpenting dalam kedaulatan berbangsa dan bernegara, jangan sampai khianati rakyat karena persoalan kongkalikong dengan perusahaan tambang tertentu,” pungkasnya.

Berita Terkait

Warga Lubuk Layu Tegaskan Penolakan Tambang di Samadua, Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat
Bukan Sekadar Jabatan, Jamaludin Idham Sebut Posisi Bendum MPTT-I Sebagai Panggilan Hati
Soal Qanun Pertambangan Rakyat, Marwah Mualem dan UUPA Dipertaruhkan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:08 WIB

Anggaran Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar Salah Pos, Temuan BPK Menyeret Pengelolaan Anggaran Disdikbud Aceh Tenggara

Kamis, 19 November 2026 - 06:08 WIB

BPK Ungkap Dua Beasiswa Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara, BPKD Harus Buka Data Penerima dan Pertanggungjawaban Rp100 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 04:06 WIB

BPK Temukan Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi, Sampai Kapan Salah Kode Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 04:05 WIB

BPK Temukan Operasi Pasar Aceh Tenggara Rp800 Juta Seharusnya Subsidi, Bukan Belanja Barang untuk Diserahkan di Aceh Tenggara

Rabu, 18 November 2026 - 03:29 WIB

BPK Bongkar Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Aset Gedung Aceh Tenggara Akan Dikapitalisasi Ulang?

Rabu, 18 November 2026 - 03:28 WIB

BPK Temukan Rp13,9 Miliar Sudah Direalisasikan dan Rp4,5 Miliar Jadi Utang, Total Salah Penganggaran Aceh Tenggara Rp18,4 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 02:29 WIB

BPK: Dari TAPK hingga Bendahara Aceh Tenggara Sama-Sama Lalai, Rp535 Juta Jadi Bukti Pengelolaan Anggaran Aceh Tenggara Berantakan

Rabu, 18 November 2026 - 02:28 WIB

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara, Akankah Pemkab Aceh Tenggara Koreksi LRA dan Beri Sanksi?

Berita Terbaru