Warga Lubuk Layu Tegaskan Penolakan Tambang di Samadua, Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

DETIK PUBLIK

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 00:07 WIB

5013 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samadua, 17 November 2026 — Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali disuarakan masyarakat. Kali ini, warga Gampong Lubuk Layu menyatakan sikap bersama menolak keberadaan izin pertambangan yang saat ini telah memasuki tahapan eksplorasi. Pernyataan sikap tersebut disertai pemasangan sejumlah baliho di titik-titik strategis gampong sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan pengingat kepada seluruh pihak tentang sikap masyarakat terhadap rencana pertambangan di wilayah mereka.

Melalui aksi ini, masyarakat Gampong Lubuk Layu mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan terhadap gerakan penolakan izin pertambangan di Samadua. Mereka juga meminta pemerintah agar lebih peka dan sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat di tingkat bawah yang selama ini telah menyuarakan keberatan terhadap aktivitas pertambangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah seorang warga Gampong Lubuk Layu, Saharman, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

“Ini adalah bentuk kesadaran kami untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Gampong kami berada di kawasan yang berbatasan dengan hutan, sehingga perubahan kondisi lingkungan di wilayah hulu berpotensi memberikan dampak langsung kepada masyarakat di bawahnya. Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap keselamatan dan masa depan kampung kami,” ungkap Suharman.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki pengalaman historis terkait perubahan kondisi lingkungan di Lubuk Layu. Pada era 1990-an, pengambilan batu dari kawasan tersebut untuk kebutuhan penimbunan abrasi di sepanjang jalan nasional diduga telah mengubah kondisi aliran sungai dan berkontribusi terhadap persoalan banjir yang dirasakan masyarakat. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting bahwa intervensi terhadap bentang alam harus mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Senada dengan itu, Zulhadi Yusfa, salah seorang tokoh gerakan penolakan tambang di Samadua, menegaskan bahwa sikap masyarakat bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi secara umum. Persoalan mendasarnya adalah bagaimana investasi direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

“Kita tidak menolak investasi, tetapi investasi harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Daya dukung dan daya tampung lingkungan harus diperhitungkan secara serius. Jangan sampai investasi yang manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata justru menghadirkan beban ekologis dan sosial bagi masyarakat. Kita harus menghitung potensi gangguan terhadap sumber penghidupan, pertanian, sumber air, serta risiko bencana yang mungkin timbul,” tegas Tgk adi yang juga imam chik Mesjid Al Munawarah, Samadua.

Sementara itu, Zikra Al-Farisy, Ketua Paguyuban Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS), memandang persoalan pertambangan di Samadua perlu dilihat melalui perspektif keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan, dan hak antargenerasi. Menurutnya, keputusan pemanfaatan sumber daya alam tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legalitas perizinan dan potensi ekonomi, tetapi harus didukung kajian ilmiah yang transparan mengenai kondisi lingkungan dan dampak sosialnya.

Ia menekankan sedikitnya empat aspek yang perlu menjadi perhatian. Pertama, potensi perubahan tata air dan daerah aliran sungai yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi pertanian, serta meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan sedimentasi. Kedua, daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk kemampuan ekosistem mempertahankan fungsi hidrologis dan ekologisnya. Ketiga, dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam setempat. Keempat, prinsip keadilan antargenerasi, yakni kewajiban memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hari ini tidak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.

“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau aktivitas ekonomi. Harus ada kajian risiko yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta jaminan bahwa hak-hak warga tidak dikorbankan. Jika risiko ekologis dan sosial belum dapat dijelaskan serta dijamin pengelolaannya, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang telah diambil,” demikian pandangan Zikra.

Masyarakat Gampong Lubuk Layu menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi warga secara terbuka dan damai. Mereka berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi terkait tidak memandang penolakan ini sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai masukan penting dalam menentukan arah pembangunan Samadua.

Bagi masyarakat, masa depan Samadua tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam yang dapat dieksploitasi, tetapi juga oleh kemampuan bersama menjaga ruang hidup, keselamatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan mempertaruhkan masa depan lingkungan dan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Sumber Kutipan:

Tgk Zulhadi Yusfa 085260531033

Zikrra 082360922359

Saharman 083141390396

 

Berita Terkait

Polemik Perusahaan Tambang di Samadua Disorot, Praktisi Intelijen Desak Bupati Asel dan Gubernur Aceh Tak Bungkam Seribu Bahasa
Bukan Sekadar Jabatan, Jamaludin Idham Sebut Posisi Bendum MPTT-I Sebagai Panggilan Hati
Soal Qanun Pertambangan Rakyat, Marwah Mualem dan UUPA Dipertaruhkan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:08 WIB

Anggaran Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar Salah Pos, Temuan BPK Menyeret Pengelolaan Anggaran Disdikbud Aceh Tenggara

Kamis, 19 November 2026 - 06:08 WIB

BPK Ungkap Dua Beasiswa Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara, BPKD Harus Buka Data Penerima dan Pertanggungjawaban Rp100 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 04:06 WIB

BPK Temukan Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi, Sampai Kapan Salah Kode Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 04:05 WIB

BPK Temukan Operasi Pasar Aceh Tenggara Rp800 Juta Seharusnya Subsidi, Bukan Belanja Barang untuk Diserahkan di Aceh Tenggara

Rabu, 18 November 2026 - 03:29 WIB

BPK Bongkar Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Aset Gedung Aceh Tenggara Akan Dikapitalisasi Ulang?

Rabu, 18 November 2026 - 03:28 WIB

BPK Temukan Rp13,9 Miliar Sudah Direalisasikan dan Rp4,5 Miliar Jadi Utang, Total Salah Penganggaran Aceh Tenggara Rp18,4 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 02:29 WIB

BPK: Dari TAPK hingga Bendahara Aceh Tenggara Sama-Sama Lalai, Rp535 Juta Jadi Bukti Pengelolaan Anggaran Aceh Tenggara Berantakan

Rabu, 18 November 2026 - 02:28 WIB

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara, Akankah Pemkab Aceh Tenggara Koreksi LRA dan Beri Sanksi?

Berita Terbaru