Mat Rais, SE Perjuangkan Akses Jalan Darat untuk Empat Desa Pedalaman Simpang Jernih, Harapan Warga Waeh Kiri Tak Boleh Terabaikan

AGUS SURIADI

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 14:58 WIB

5057 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TIMUR — Harapan masyarakat di kawasan pedalaman Waeh Kiri, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, untuk menikmati akses jalan darat yang layak kembali menjadi perhatian. Sabtu 21/11/2026

Empat wilayah, yakni Gampong Melidi, Tampor Paloh, Tampor Bor, dan HTI Rantau Naru, membutuhkan perhatian serius pemerintah agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan saat bepergian menuju ibu kota kecamatan.

Anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Fraksi NasDem, Mat Rais, SE, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dan memperjuangkan pembangunan akses jalan darat menuju empat wilayah tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, persoalan akses transportasi masyarakat pedalaman bukan sekedar masalah pembangunan infrastruktur,

Melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan kemudahan mobilitas, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan meningkatkan perekonomian keluarga.

Di balik jauhnya jarak dan sulitnya perjalanan, ada kehidupan masyarakat yang setiap hari terus berjalan.

Ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan untuk bersekolah, warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan,

Serta keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup di tengah keterbatasan akses.

Jangan sampai masyarakat pedalaman terus merasa jauh dari perhatian pembangunan hanya karena mereka tinggal di wilayah yang sulit dijangkau.

Mat Rais berharap, pemerintah tidak melihat persoalan ini semata-mata dari sisi beratnya medan dan besarnya kebutuhan anggaran,

Tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang apabila akses jalan darat dapat diwujudkan.

Kehadiran jalan yang memadai akan menjadi penghubung penting antara masyarakat dengan pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan,

Serta aktivitas ekonomi. Akses tersebut juga diharapkan dapat memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan memudahkan warga ketika menghadapi keadaan darurat.

Koordinasi Pemerintah Menjadi Kunci

Mat Rais mendorong agar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membangun koordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk membahas langkah konkret dalam memperjuangkan pembukaan akses jalan darat menuju Gampong Melidi, Tampor Paloh, Tampor Bot, dan HTI Rantau Naru.

Menurut harapannya, diperlukan kajian kondisi lapangan, pemetaan jalur yang memungkinkan, perencanaan teknis, serta pengalokasian anggaran sesuai kewenangan pemerintah.

Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti pada pembicaraan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui tahapan pembangunan yang jelas.

Ia juga berharap persoalan ini menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait, mengingat pembangunan wilayah pedalaman membutuhkan sinergi dan komitmen lintas pemerintahan.

Di Pedalaman, Ada Harapan yang Menunggu Jawaban

Bagi masyarakat di empat wilayah tersebut, jalan darat bukan sekedar hamparan aspal atau jalur yang membelah perbukitan.

Jalan adalah penghubung kehidupan, jalan menuju sekolah bagi anak-anak, jalan menuju fasilitas kesehatan bagi warga yang sakit, serta jalan bagi hasil usaha masyarakat agar dapat dibawa ke pusat perekonomian.

Ketika akses sulit, waktu dan biaya perjalanan menjadi beban tersendiri. Dalam keadaan tertentu, keterbatasan transportasi bahkan dapat membuat urusan penting menjadi jauh lebih berat untuk diselesaikan.

Karena itu, harapan pembukaan akses jalan darat di kawasan Waeh Kiri patut ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat pedalaman juga merupakan bagian utuh dari Aceh Timur dan Provinsi Aceh. Mereka berhak mendapatkan perhatian pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayahnya.

Kini, harapan tersebut tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Aceh agar dapat duduk bersama, menyusun langkah, dan mencari solusi yang realistis serta berkelanjutan.

Sebab, pembangunan yang bermakna bukan hanya tentang seberapa megah jalan dibangun di pusat kota,

Tetapi juga tentang bagaimana pemerintah membuka jalan bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses.

Bagi warga Melidi, Tampor Paloh, Tampor Bor, dan HTI Rantau Naru, hadirnya akses jalan darat yang layak bukan sekedar impian tentang pembangunan.

Itu adalah harapan agar kehidupan mereka ke depan menjadi lebih mudah, lebih aman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Tribunpasee.com Mengawal aspirasi masyarakat pedalaman demi pemerataan pembangunan.

{Jurnalis Agus suriadi}

Berita Terkait

Melalui Jumat Keliling, Wakapolres Aceh Timur Sampaikan Pesan Kamtibmas
Bupati Aceh Timur Lantik T. Reza Rizki, S.H.,M.Si. sebagai Sekda Aceh Timur
Bersama Irjen Pol Wahyu Bintono, Kapolres Aceh Timur Hadiri Maulid Akbar dan Haul ke-6 Habib Muhammad Al-Attos
Klaim Pencemaran Lahan Sawah di Panton Meurbo Telah Diselesaikan Secara Musyawarah dan Adat
Kapolres Aceh Timur Ajak Muspika dan Geuchik Rawat Lingkungan Lewat Green Policing
Renovasi Atap Dan Lantai Ditargetkan Rp200 Juta, Masjid Baiturrahman Batu Sumbang Butuh Uluran Tangan,
Medco Tuntaskan Pemulihan Pascabanjir Aceh Timur, Tujuh Sekolah Dan Tiga Fasilitas Kesehatan Diperkuat
Perkuat Keamanan hingga Pelosok Gampong, Polsek Peureulak Barat Dan Koramil 15/PLKB Intensifkan Patroli Malam

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 03:08 WIB

Anggaran Rehab Pagar dan Bangunan Sekolah Rp8,9 Miliar Salah Pos, Temuan BPK Menyeret Pengelolaan Anggaran Disdikbud Aceh Tenggara

Kamis, 19 November 2026 - 06:08 WIB

BPK Ungkap Dua Beasiswa Salah Klasifikasi di Aceh Tenggara, BPKD Harus Buka Data Penerima dan Pertanggungjawaban Rp100 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 04:06 WIB

BPK Temukan Rp13,1 Miliar di Aceh Tenggara Salah Klasifikasi, Sampai Kapan Salah Kode Jadi Alasan di Aceh Tenggara?

Rabu, 18 November 2026 - 04:05 WIB

BPK Temukan Operasi Pasar Aceh Tenggara Rp800 Juta Seharusnya Subsidi, Bukan Belanja Barang untuk Diserahkan di Aceh Tenggara

Rabu, 18 November 2026 - 03:29 WIB

BPK Bongkar Salah Penganggaran Rp18,4 Miliar di Aceh Tenggara, Apakah Aset Gedung Aceh Tenggara Akan Dikapitalisasi Ulang?

Rabu, 18 November 2026 - 03:28 WIB

BPK Temukan Rp13,9 Miliar Sudah Direalisasikan dan Rp4,5 Miliar Jadi Utang, Total Salah Penganggaran Aceh Tenggara Rp18,4 Miliar

Rabu, 18 November 2026 - 02:29 WIB

BPK: Dari TAPK hingga Bendahara Aceh Tenggara Sama-Sama Lalai, Rp535 Juta Jadi Bukti Pengelolaan Anggaran Aceh Tenggara Berantakan

Rabu, 18 November 2026 - 02:28 WIB

BPK Temukan Salah Penganggaran Rp535 Juta di Aceh Tenggara, Akankah Pemkab Aceh Tenggara Koreksi LRA dan Beri Sanksi?

Berita Terbaru